Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara perdata mengatur tata cara beracara di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Proses persidangan perkara perdata dimulai dari pengajuan gugatan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berikut adalah tahapan lengkapnya:
1. Tahap Pra-Persidangan
- Pembuatan dan Pengajuan Gugatan
- Pihak yang merasa dirugikan (Penggugat) menyusun surat gugatan berisi identitas pihak yang bersengketa, dasar hukum, fakta hukum, tuntutan (petitum), dan bukti yang mendukung.
- Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang berdasarkan domisili tergugat atau objek sengketa.
- Penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pendaftaran Gugatan
- Setelah gugatan diterima, panitera akan mendaftarkan gugatan dalam register perkara dan menetapkan nomor perkara.
- Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.
- Pemanggilan Para Pihak
- Pengadilan memanggil Penggugat dan Tergugat melalui juru sita dengan surat resmi untuk hadir pada sidang pertama.
- Pemanggilan harus dilakukan minimal 3 hari sebelum sidang pertama.
2. Tahap Persidangan
A. SIDANG PERTAMA
- Pemeriksaan Kehadiran Pihak
- Jika kedua belah pihak hadir, sidang dilanjutkan.
- Jika Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, dapat dilakukan pemanggilan ulang. Jika tetap tidak hadir setelah 2 kali pemanggilan, sidang berjalan tanpa kehadirannya (verstek).
- Upaya Perdamaian (Mediasi)
- Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim wajib menawarkan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara.
- Jika tercapai kesepakatan, dibuat akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Jika gagal, sidang dilanjutkan.
B. PEMERIKSAAN POKOK PERKARA
- Pembacaan Gugatan
- Penggugat membacakan isi gugatan, menjelaskan tuntutan dan dasar hukum.
- Jawaban Tergugat
- Tergugat menyampaikan jawaban, bisa berupa bantahan terhadap dalil gugatan atau pengajuan eksepsi (misalnya eksepsi kompetensi absolut/relatif).
- Replik dan Duplik
- Penggugat memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat (Replik).
- Tergugat menanggapi kembali melalui Duplik.
- Pembuktian
- Penggugat membuktikan dalil-dalilnya, diikuti Tergugat yang membuktikan sanggahannya.
- Alat bukti menurut Pasal 1866 KUH Perdata & Pasal 164 HIR:
- Bukti surat
- Saksi
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah
- Kesimpulan
- Setelah pembuktian selesai, kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan akhir berdasarkan fakta-fakta persidangan.
3. Tahap Putusan (Vonis Hakim)
- Musyawarah Majelis Hakim
- Majelis hakim bermusyawarah secara tertutup untuk mengambil putusan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti.
- Pembacaan Putusan
- Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Putusan bisa berupa dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), atau verstek jika tergugat tidak hadir.
- Upaya Hukum (Jika Tidak Puas dengan Putusan)
- Banding → Ke Pengadilan Tinggi dalam 14 hari sejak putusan.
- Kasasi → Ke Mahkamah Agung jika masih tidak puas dengan putusan banding.
- Peninjauan Kembali (PK) → Jika ditemukan kekhilafan hakim atau bukti baru (novum).
4. Eksekusi Putusan
Jika putusan sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) namun tidak dilaksanakan secara sukarela, Penggugat dapat mengajukan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan tahapan:
- Aanmaning (Teguran Eksekusi)
- Sita Eksekusi
- Pelelangan Harta Tergugat
- Pelaksanaan Putusan
Kesimpulan
Proses persidangan perkara perdata harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara perdata. Mulai dari pengajuan gugatan, proses persidangan, pembuktian, hingga putusan dan eksekusi, semua harus berjalan sesuai asas keadilan dan kepastian hukum.
💡 Penting:
- Pihak yang bersengketa sebaiknya didampingi pengacara untuk memperjuangkan haknya.
- Mediasi lebih dianjurkan untuk menghindari proses panjang dan biaya tinggi.
⚖ “Hukum adalah alat keadilan, tetapi keadilan sejati ada pada pelaksanaannya!”