Hukum

MA terbitkan SEMA 4/2026 tegaskan putusan bebas tak bisa dibanding/kasasi demi kepastian hukum sesuai KUHAP baru

 SEMA Nomor 4 Tahun 2026 ini dampaknya cukup besar, tetapi perlu diluruskan satu hal penting: SEMA bukanlah undang-undang baru yang “menciptakan” larangan tersebut. SEMA terutama menegaskan dan menyeragamkan penerapan KUHAP baru setelah muncul praktik pengajuan banding/kasasi terhadap putusan bebas. (Dandapala) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sendiri sudah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan […]
Read more

MODUS PENIPUAN YANG SERING TERJADI TERKAIT JENIS HAK ATAS TANAH DAN BATAS KEPEMILIKANNYA DI INDONESIA

Berikut lanjutan Edukasi Hukum Sahabat Denslawfirm yang fokus pada modus penipuan pertanahan yang paling sering terjadi di Indonesia, cara mengenalinya, serta langkah melapor dan proses hukumnya dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Edukasi Hukum Sahabat Denslawfirm MODUS PENIPUAN YANG SERING TERJADI TERKAIT JENIS HAK ATAS TANAH DAN BATAS KEPEMILIKANNYA DI INDONESIA Banyak masyarakat tertipu bukan […]
Read more

JENIS HAK ATAS TANAH DAN BATAS KEPEMILIKANNYA DI INDONESIA

Edukasi Hukum Sahabat Denslawfirm JENIS HAK ATAS TANAH DAN BATAS KEPEMILIKANNYA DI INDONESIA Dasar Hukum Mengapa aturan ini penting? Hak atas tanah di Indonesia tidak berarti seseorang dapat memiliki tanah secara mutlak tanpa batas. Negara mengatur penggunaan dan penguasaannya agar adil, tertib, dan tidak merugikan masyarakat lain. Dasar hukum utamanya: Mengapa Kepemilikan Tanah Diatur? Bayangkan […]
Read more

Mafia Tanah di Indonesia: Mahir Mengenal Modus Mafia Tanah, Celah Hukum, dan Strategi Pencegahan dari Perspektif Negara Hukum

Oleh: Dens & Partners Lawfirm “Tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan memiliki fungsi sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, setiap upaya memperoleh hak atas tanah harus dilakukan secara jujur, beritikad baik, dan berdasarkan hukum.” Negara Hukum dan Perlindungan Hak Atas Tanah Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat […]
Read more

Bersih-Bersih Korupsi Tanpa Pandang Bulu: Inilah Saat Negara Menunjukkan Wibawanya

OPINI HUKUM Bersih-Bersih Korupsi Tanpa Pandang Bulu: Inilah Saat Negara Menunjukkan Wibawanya Oleh: Deni, S.H., S.Kom., M.SC Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap negara, melemahkan pembangunan, menghambat kesejahteraan masyarakat, serta menggerus moral penyelenggara negara. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat menyaksikan […]
Read more

Perlunya Regulasi yang Tegas terhadap Kampanye dan Fasilitasi Konten LGBT yang Menyasar Anak serta Bertentangan dengan Nilai Konstitusi, Moral, dan Ketertiban Umum

Jakarta, 28 Juni 2026 — Praktisi hukum Deni, S.H., S.Kom., M.SC. menyatakan dukungannya terhadap pembentukan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur penyebaran, kampanye, maupun bentuk fasilitasi konten yang berkaitan dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), khususnya apabila menyasar anak di bawah umur, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kesusilaan, atau mengganggu ketertiban umum.Menurut Deni, […]
Read more

GKTMTB Tegaskan Hak Kelola Perhutanan Sosial Harus Dilindungi Negara

Karawang, Mei 2026 Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu (GKTMTB) menegaskan bahwa hak kelola perhutanan sosial yang telah diberikan negara melalui skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) wajib mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. GKTMTB merupakan organisasi petani yang telah memperoleh legalitas resmi dari negara melalui SK IPHPS Nomor 5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020 dengan luas areal sekitar 1.566 […]
Read more

RILIS HUKUM HARI INI — SAHABAT EDUKASI HUKUM DENSLAWFIRM

Gelombang isu hukum kembali menguji integritas penegakan hukum di Indonesia. Dalam beberapa kasus yang mencuat hari ini, publik dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil, atau masih tebang pilih? 1. Polemik Perlakuan Tahanan KPKKasus yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas kembali menjadi sorotan setelah statusnya berubah dari tahanan rumah ke rutan Komisi […]
Read more

Perluasan Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara

Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang masyarakat mengalami situasi ketika laporan yang diajukan kepada kepolisian tidak ditindaklanjuti secara serius atau bahkan terkesan diabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan. Sahabat Edukasi Hukum Denslawfirm. Secara klasik, praperadilan dikenal sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, […]
Read more

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru 2 Januari 2026: Sorotan Publik, Pasal Kontroversial, dan Kasus Uji Coba Penegakan Hukum

Sahabat Denslawfirm, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026, sistem hukum pidana Indonesia resmi memasuki era baru. Perubahan ini merupakan reformasi hukum pidana terbesar sejak Indonesia merdeka, karena menggantikan sebagian besar sistem hukum pidana kolonial yang selama puluhan tahun menjadi dasar penegakan hukum. Pemberlakuan KUHP […]
Read more

Subscribe email Anda untuk berlangganan & info terbaru

Press ESC key to close search
error: Content is protected !!