Hukum

Bersih-Bersih Korupsi Tanpa Pandang Bulu: Inilah Saat Negara Menunjukkan Wibawanya

OPINI HUKUM Bersih-Bersih Korupsi Tanpa Pandang Bulu: Inilah Saat Negara Menunjukkan Wibawanya Oleh: Deni, S.H., S.Kom., M.SC Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap negara, melemahkan pembangunan, menghambat kesejahteraan masyarakat, serta menggerus moral penyelenggara negara. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat menyaksikan […]
Read more

Perlunya Regulasi yang Tegas terhadap Kampanye dan Fasilitasi Konten LGBT yang Menyasar Anak serta Bertentangan dengan Nilai Konstitusi, Moral, dan Ketertiban Umum

Jakarta, 28 Juni 2026 — Praktisi hukum Deni, S.H., S.Kom., M.SC. menyatakan dukungannya terhadap pembentukan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur penyebaran, kampanye, maupun bentuk fasilitasi konten yang berkaitan dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), khususnya apabila menyasar anak di bawah umur, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kesusilaan, atau mengganggu ketertiban umum.Menurut Deni, […]
Read more

GKTMTB Tegaskan Hak Kelola Perhutanan Sosial Harus Dilindungi Negara

Karawang, Mei 2026 Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu (GKTMTB) menegaskan bahwa hak kelola perhutanan sosial yang telah diberikan negara melalui skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) wajib mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. GKTMTB merupakan organisasi petani yang telah memperoleh legalitas resmi dari negara melalui SK IPHPS Nomor 5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020 dengan luas areal sekitar 1.566 […]
Read more

RILIS HUKUM HARI INI — SAHABAT EDUKASI HUKUM DENSLAWFIRM

Gelombang isu hukum kembali menguji integritas penegakan hukum di Indonesia. Dalam beberapa kasus yang mencuat hari ini, publik dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil, atau masih tebang pilih? 1. Polemik Perlakuan Tahanan KPKKasus yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas kembali menjadi sorotan setelah statusnya berubah dari tahanan rumah ke rutan Komisi […]
Read more

Perluasan Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara

Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang masyarakat mengalami situasi ketika laporan yang diajukan kepada kepolisian tidak ditindaklanjuti secara serius atau bahkan terkesan diabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan. Sahabat Edukasi Hukum Denslawfirm. Secara klasik, praperadilan dikenal sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, […]
Read more

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru 2 Januari 2026: Sorotan Publik, Pasal Kontroversial, dan Kasus Uji Coba Penegakan Hukum

Sahabat Denslawfirm, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026, sistem hukum pidana Indonesia resmi memasuki era baru. Perubahan ini merupakan reformasi hukum pidana terbesar sejak Indonesia merdeka, karena menggantikan sebagian besar sistem hukum pidana kolonial yang selama puluhan tahun menjadi dasar penegakan hukum. Pemberlakuan KUHP […]
Read more

Hal-Hal Penting dalam KUHP Baru yang Wajib Diketahui Pengacara dan Klien di Indonesia

Sahabat Denslawfirm, Indonesia telah memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaruan ini merupakan reformasi besar dalam sistem hukum pidana nasional yang menggantikan sebagian besar ketentuan KUHP lama yang berasal dari masa kolonial. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aparat penegak hukum, […]
Read more

Menjaga Kode Etik di Ruang Sidang: Pilar Integritas dalam Sistem Peradilan

Sahabat Denslawfirm, ruang sidang pengadilan bukan sekadar tempat menyelesaikan sengketa hukum, tetapi merupakan simbol tegaknya keadilan dan wibawa negara. Setiap pihak yang hadir di ruang sidang—baik hakim, jaksa, advokat, maupun para pihak yang berperkara—terikat oleh norma hukum dan etika profesi yang harus dijaga secara ketat. Dalam sistem peradilan modern, perilaku para pihak di ruang sidang […]
Read more

Penangkapan oleh Aparat yang Tidak Sesuai SOP dan Prosedur: Apa Upaya Hukum Korban Menurut KUHP Baru?

Sahabat Denslawfirm, penangkapan seseorang oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan hukum yang secara langsung membatasi kebebasan seseorang. Oleh karena itu, tindakan penangkapan harus dilakukan secara ketat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap tindakan penegakan hukum wajib berpedoman pada prinsip due process of law serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apabila […]
Read more

Analisis Hukum atas Program MBG, Bansos, Pembangunan Koperasi, dan Pengelolaan APBN–APBD

Sahabat Denslawfirm, dalam beberapa tahun terakhir publik semakin aktif mengawasi penggunaan anggaran negara. Program bantuan pemerintah seperti bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan koperasi yang bersumber dari APBN maupun APBD sering menjadi sorotan masyarakat apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian di lapangan. Dalam praktik hukum administrasi dan hukum pidana, setiap pengelolaan dana negara harus memenuhi […]
Read more

Subscribe email Anda untuk berlangganan & info terbaru

Press ESC key to close search
error: Content is protected !!