Oleh: Dens & Partners Lawfirm “Tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan memiliki fungsi sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, setiap upaya memperoleh hak atas tanah harus dilakukan secara jujur, beritikad baik, dan berdasarkan hukum.” Negara Hukum dan Perlindungan Hak Atas Tanah Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat […]
OPINI HUKUM Bersih-Bersih Korupsi Tanpa Pandang Bulu: Inilah Saat Negara Menunjukkan Wibawanya Oleh: Deni, S.H., S.Kom., M.SC Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap negara, melemahkan pembangunan, menghambat kesejahteraan masyarakat, serta menggerus moral penyelenggara negara. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat menyaksikan […]
Jakarta, 28 Juni 2026 — Praktisi hukum Deni, S.H., S.Kom., M.SC. menyatakan dukungannya terhadap pembentukan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur penyebaran, kampanye, maupun bentuk fasilitasi konten yang berkaitan dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), khususnya apabila menyasar anak di bawah umur, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kesusilaan, atau mengganggu ketertiban umum.Menurut Deni, […]
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menghadapi berbagai persoalan hukum, baik yang masuk dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan keduanya sehingga sering terjadi kesalahan langkah hukum dalam menyelesaikan suatu masalah. Secara umum, hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum yang berkaitan dengan hak dan […]
Proyek fiktif ! Dalam dunia konstruksi dan pengadaan proyek, keberadaan calo atau broker proyek bukan hal baru. Sebagian memang hanya berperan sebagai mediator bisnis yang sah dan profesional. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit yang justru menjalankan modus penipuan terstruktur yang menargetkan kontraktor, vendor, subkontraktor, hingga investor proyek. Korban umumnya dijanjikan proyek bernilai besar, akses ke […]
Sahabat Denalawfirm, Peristiwa dugaan tindak pidana pembegalan yang disertai kekerasan berat di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, kembali menjadi perhatian serius. Insiden yang melibatkan aksi pembacokan terhadap korban inisial YD dan aksi tersebut tidak hanya mencerminkan kejahatan jalanan biasa, melainkan telah mengarah pada bentuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi terhadap keselamatan jiwa dan rasa aman […]
1. Analisis Masalah Pertanyaan inti:Apa yang dimaksud “sifat melawan hukum” (wederrechtelijkheid) dalam hukum pidana, apa saja bentuknya, dan bagaimana penerapannya dalam praktik? Dalam hukum pidana Indonesia (baik KUHP lama maupun pendekatan KUHP baru), sifat melawan hukum adalah unsur esensial dari tindak pidana (delik). Artinya, suatu perbuatan belum tentu bisa dipidana hanya karena “buruk”, tapi harus […]
Sahabat Denslawfirm, Indonesia telah memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaruan ini merupakan reformasi besar dalam sistem hukum pidana nasional yang menggantikan sebagian besar ketentuan KUHP lama yang berasal dari masa kolonial. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aparat penegak hukum, […]
Sahabat Denslawfirm, ruang sidang pengadilan bukan sekadar tempat menyelesaikan sengketa hukum, tetapi merupakan simbol tegaknya keadilan dan wibawa negara. Setiap pihak yang hadir di ruang sidang—baik hakim, jaksa, advokat, maupun para pihak yang berperkara—terikat oleh norma hukum dan etika profesi yang harus dijaga secara ketat. Dalam sistem peradilan modern, perilaku para pihak di ruang sidang […]
Sahabat Denslawfirm, penangkapan seseorang oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan hukum yang secara langsung membatasi kebebasan seseorang. Oleh karena itu, tindakan penangkapan harus dilakukan secara ketat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap tindakan penegakan hukum wajib berpedoman pada prinsip due process of law serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apabila […]











