SEMA Nomor 4 Tahun 2026 ini dampaknya cukup besar, tetapi perlu diluruskan satu hal penting: SEMA bukanlah undang-undang baru yang “menciptakan” larangan tersebut. SEMA terutama menegaskan dan menyeragamkan penerapan KUHAP baru setelah muncul praktik pengajuan banding/kasasi terhadap putusan bebas. (Dandapala)

UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sendiri sudah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP lama. (Peraturan BPK)

1. Apa imbasnya bagi orang yang SUDAH menjadi napi?

Ini harus dibedakan antara putusan bebas dan putusan bersalah/terpidana.

Kalau seseorang sudah menjadi napi karena putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, SEMA 4/2026 tidak otomatis membuatnya bebas.

Namun, perubahan KUHAP membuka pertanyaan penting mengenai:

perkara yang proses pemeriksaannya sudah berjalan sebelum 2 Januari 2026;
perkara yang baru diperiksa setelah 2 Januari 2026;
apakah putusan yang dijatuhkan menggunakan rezim KUHAP lama atau baru;
status upaya hukum yang sedang berjalan;
apakah masih tersedia kasasi atau PK berdasarkan rezim hukum yang berlaku terhadap perkara tersebut.

Jadi tanggal dan tahapan proses perkara sangat menentukan. Bahkan MA sebelumnya sudah mengidentifikasi adanya persoalan transisi KUHAP lama–baru. (Badilum Mahkamah Agung)

2. Bagaimana dengan CALON NAPI?

Nah, ini justru sangat penting.

Seseorang yang belum menjadi terpidana berkekuatan hukum tetap tidak boleh diperlakukan seolah-olah sudah pasti menjadi napi.

Dalam rezim baru, apabila pengadilan tingkat pertama menjatuhkan:

PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)

maka menurut pedoman SEMA 4/2026:

Jaksa tidak dapat mengajukan banding maupun kasasi terhadap putusan bebas tersebut. (detiknews)

Artinya, posisi terdakwa berubah sangat signifikan.

Dahulu

Putusan bebas → masih dapat muncul perdebatan mengenai upaya hukum → terdakwa menghadapi ketidakpastian.

Sekarang

Putusan bebas → tidak boleh dibanding maupun dikasasi → kepastian status hukum terdakwa harus segera ditegakkan.

Ini merupakan perubahan yang sangat fundamental dalam perlindungan terdakwa.

3. Tetapi jangan disamakan PUTUSAN BEBAS dengan PUTUSAN LEPAS

Ini penting sekali.

Bebas (vrijspraak):

Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sedangkan:

Lepas dari segala tuntutan hukum (onslag):

Perbuatannya terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan hukum tertentu sehingga terdakwa tidak dapat dipidana.

SEMA 4/2026 juga mengatur konsekuensi terhadap putusan lepas, termasuk mengenai pelaksanaan dan status penahanan. Dalam kondisi tertentu, terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan. (Hukumonline)

4. Penegasan PALING FUNDAMENTAL apa?

Menurut saya, kalau dibedah secara hukum, bukan sekadar:

“Putusan bebas tidak boleh kasasi.”

Itu hanya permukaannya.

Penegasan paling fundamentalnya adalah:

NEGARA TIDAK BOLEH TERUS-MENERUS MENAHAN SESEORANG DALAM KETIDAKPASTIAN PIDANA SETELAH PENGADILAN MENYATAKAN DIA BEBAS.

Inilah roh hukumnya.

Dengan kata lain:

putusan bebas harus mempunyai konsekuensi nyata terhadap kemerdekaan seseorang.

Bukan:

bebas hari ini → jaksa banding → kasasi → terdakwa tetap hidup dalam ketidakpastian.

Tetapi:

bebas → status hukum harus dipulihkan → negara menghormati finalitas putusan tersebut.

Ini berkaitan langsung dengan kepastian hukum, due process of law, perlindungan hak terdakwa dan prinsip bahwa kekuasaan negara dalam perkara pidana harus dibatasi oleh hukum.

KUHAP baru memang secara eksplisit membawa arah penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, korban, serta pengaturan ulang upaya hukum. (Peraturan BPK)

5. Ada konsekuensi besar bagi JAKSA

Ini justru salah satu perubahan strategis terbesar.

Karena:

Putusan bebas = tidak ada banding + tidak ada kasasi.

Maka kualitas pembuktian di tingkat pertama menjadi jauh lebih menentukan.

Jaksa tidak boleh lagi berpikir:

“Kalau nanti bebas, kita banding.”

atau:

“Kalau Pengadilan Tinggi tidak sesuai, kita kasasi.”

Untuk perkara yang tunduk pada KUHAP baru, ruang tersebut tertutup terhadap putusan bebas. (detiknews)

Konsekuensinya:

Pertarungan pembuktian menjadi jauh lebih penting di Pengadilan Negeri.

Strategi penyidikan → penuntutan → pembuktian → kualitas surat dakwaan → admissibility dan kekuatan alat bukti → konstruksi unsur pidana menjadi semakin krusial.

6. Dan ini sangat penting bagi ADVOKAT

Bagi advokat, SEMA 4/2026 justru memberikan satu peluang strategis:

Jangan hanya mengejar “meringankan hukuman”.

Dalam perkara yang memungkinkan, strategi pembelaan harus diarahkan secara bertingkat:

Pertama: terdakwa tidak melakukan perbuatan.

Kedua: perbuatan tidak terbukti.

Ketiga: unsur tindak pidana tidak terpenuhi.

Keempat: terdapat alasan pembenar/pemaaf atau persoalan pertanggungjawaban pidana.

Kelima: baru masuk pada alternatif pemidanaan apabila hakim tetap menyatakan bersalah.

Karena konsekuensi antara:

BEBAS → sangat berbeda dengan → PIDANA RINGAN.

Putusan bebas pada rezim baru mempunyai perlindungan finalitas yang sangat kuat.

7. Tetapi ada satu “bom hukum” yang harus diperhatikan

Ini yang menurut saya paling menarik.

Tidak semua perkara otomatis tunduk pada KUHAP baru hanya karena putusannya terjadi tahun 2026.

Masalah transisi harus dilihat berdasarkan ketentuan peralihan dan kapan tahapan pemeriksaan perkara berlangsung.

MA sendiri sebelumnya sudah membahas persoalan ini. Untuk perkara yang pemeriksaan identitas terdakwanya dilakukan setelah 2 Januari 2026, KUHAP 2025 berlaku; sedangkan perkara yang prosesnya telah dimulai sebelumnya memerlukan analisis ketentuan peralihan secara hati-hati. (Badilum Mahkamah Agung)

Jadi kalau ada napi atau calon napi yang ingin dianalisis:

jangan hanya melihat tanggal putusan.

Harus dibuat timeline:

LP → penyidikan → penetapan tersangka → pelimpahan → pemeriksaan identitas terdakwa → dakwaan → pembuktian → putusan PN → banding → kasasi → inkracht → eksekusi.

Dari timeline tersebut baru dapat ditentukan rezim KUHAP mana yang berlaku dan apakah SEMA 4/2026 relevan langsung terhadap perkaranya.

8. Kesimpulan paling tajam

Kalau saya rumuskan dalam perspektif hukum pidana:

SEMA 4/2026 bukan sekadar aturan tentang “tidak boleh kasasi terhadap putusan bebas”. Ia merupakan penegasan bahwa kekuasaan negara untuk mempertahankan proses pemidanaan mempunyai batas, dan setelah pengadilan menyatakan terdakwa bebas, negara harus menghormati konsekuensi hukum dari putusan tersebut.

Dengan demikian ada tiga pesan besar:

1. Bagi terdakwa:
Putusan bebas memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih kuat.

2. Bagi jaksa:
Pembuktian harus maksimal sejak tingkat pertama karena ruang koreksi melalui banding/kasasi terhadap putusan bebas ditutup.

3. Bagi advokat:
Pembelaan menuju vrijspraak menjadi jauh lebih strategis, karena apabila berhasil dan perkara memang tunduk pada KUHAP baru, jaksa tidak dapat membawa putusan bebas itu ke banding maupun kasasi. (Dandapala)

Dan satu kalimat yang menurut saya paling tepat menggambarkan fundamentalnya:

“Putusan bebas bukan lagi sekadar kemenangan sementara terdakwa, tetapi harus menjadi titik pemulihan kemerdekaan dan kepastian hukum, sepanjang perkara tersebut memang tunduk pada rezim KUHAP 2025.”

Catatan penting: ini berbeda dengan mengatakan semua napi lama otomatis memperoleh pembebasan atau semua putusan lama otomatis tidak dapat dikasasi. Untuk perkara konkret, ketentuan peralihan KUHAP dan tanggal/tahap pemeriksaan harus dibedah terlebih dahulu.