Sahabat Denslawfirm, dalam beberapa tahun terakhir publik semakin aktif mengawasi penggunaan anggaran negara. Program bantuan pemerintah seperti bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan koperasi yang bersumber dari APBN maupun APBD sering menjadi sorotan masyarakat apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian di lapangan. Dalam praktik hukum administrasi dan hukum pidana, setiap pengelolaan dana negara harus memenuhi […]
Sahabat Denslawfirm, Kasus tanah dengan dua sertifikat, dugaan penyerobotan lahan, hingga praktik yang sering disebut sebagai mafia tanah semakin sering muncul dalam sengketa agraria di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menimbulkan konflik sosial, tetapi juga memunculkan implikasi hukum perdata dan pidana yang kompleks. Dalam praktik hukum pertanahan, munculnya dua dokumen kepemilikan atas objek tanah yang […]
Sahabat Denslawfirm, Membeli tanah merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak dilakukan masyarakat di Indonesia. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit orang yang setelah membeli tanah tidak segera melakukan proses balik nama sertifikat. Tanah Dibeli Tapi Sertifikat Belum Balik Nama? Ini Risiko Hukum yang Sering Tidak Disadari Pembeli Banyak transaksi jual beli tanah di Indonesia dilakukan […]
Tanah warisan merupakan salah satu aset keluarga yang paling sering menimbulkan konflik hukum di Indonesia. Banyak sengketa tanah bermula dari tanah peninggalan orang tua yang tidak segera dibagi atau tidak memiliki dokumen waris yang jelas. Dalam praktik hukum pertanahan dan perdata, masalah ini sering muncul ketika orang tua meninggal dunia tanpa membuat pembagian warisan, ahli […]
Penipuan jual beli tanah sering terjadi karena pembeli tidak memeriksa keaslian sertifikat. Padahal pengecekan sertifikat merupakan langkah penting sebelum melakukan transaksi tanah. Cara Mengecek Sertifikat Tanah 1 Cek di Kantor Pertanahan Pembeli dapat datang langsung ke kantor pertanahan untuk melakukan pengecekan status sertifikat. 2 Periksa Data Sertifikat Beberapa hal yang perlu diperiksa: Nama pemilik Luas […]
Program sertifikasi tanah massal yang dikenal sebagai PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Melalui program ini masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang jauh lebih ringan. Tujuan Program PTSL Program ini bertujuan untuk: Mempercepat pendaftaran tanah nasional Mengurangi sengketa tanah Memberikan kepastian hukum Syarat […]
Masih banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki tanah belum bersertifikat resmi. Tanah tersebut biasanya hanya memiliki bukti kepemilikan berupa girik, letter C, petok D, atau surat keterangan desa. Walaupun tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh pemiliknya, secara hukum posisi kepemilikannya belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sering menjadi sumber sengketa tanah, penyerobotan lahan, […]
Ribet di Awal, atau Nangis di Akhir? Dalam praktik hukum pertanahan, sebagian besar masalah serius justru lahir bukan karena sengketa besar, melainkan karena penundaan pengurusan legalitas sejak awal. Banyak pemilik tanah menunda mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan alasan biaya mahal atau proses yang dianggap rumit. Padahal, ketakutan tersebut sering kali hanya asumsi. Konsekuensi dari […]
Sahabat Denslawfirm.com, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu tonggak sejarah terbesar dalam modernisasi hukum Indonesia. Selama lebih dari satu abad, Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht, 1915). Pada tahun 2023, negara akhirnya memiliki produk hukum pidana nasional sendiri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, […]
Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece yang dilakukan sejumlah komunitas sebagai bagian dari ekspresi kreativitas, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025. Kalau sebagai bentuk ekspresi ya it’s okay enggak ada masalah. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah […]











