Edukasi Hukum

Perluasan Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara

Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang masyarakat mengalami situasi ketika laporan yang diajukan kepada kepolisian tidak ditindaklanjuti secara serius atau bahkan terkesan diabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan. Sahabat Edukasi Hukum Denslawfirm. Secara klasik, praperadilan dikenal sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, […]
Read more

4 Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana

1. Analisis Masalah Pertanyaan inti:Apa yang dimaksud “sifat melawan hukum” (wederrechtelijkheid) dalam hukum pidana, apa saja bentuknya, dan bagaimana penerapannya dalam praktik? Dalam hukum pidana Indonesia (baik KUHP lama maupun pendekatan KUHP baru), sifat melawan hukum adalah unsur esensial dari tindak pidana (delik). Artinya, suatu perbuatan belum tentu bisa dipidana hanya karena “buruk”, tapi harus […]
Read more

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru 2 Januari 2026: Sorotan Publik, Pasal Kontroversial, dan Kasus Uji Coba Penegakan Hukum

Sahabat Denslawfirm, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026, sistem hukum pidana Indonesia resmi memasuki era baru. Perubahan ini merupakan reformasi hukum pidana terbesar sejak Indonesia merdeka, karena menggantikan sebagian besar sistem hukum pidana kolonial yang selama puluhan tahun menjadi dasar penegakan hukum. Pemberlakuan KUHP […]
Read more

Hal-Hal Penting dalam KUHP Baru yang Wajib Diketahui Pengacara dan Klien di Indonesia

Sahabat Denslawfirm, Indonesia telah memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaruan ini merupakan reformasi besar dalam sistem hukum pidana nasional yang menggantikan sebagian besar ketentuan KUHP lama yang berasal dari masa kolonial. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aparat penegak hukum, […]
Read more

Menjaga Kode Etik di Ruang Sidang: Pilar Integritas dalam Sistem Peradilan

Sahabat Denslawfirm, ruang sidang pengadilan bukan sekadar tempat menyelesaikan sengketa hukum, tetapi merupakan simbol tegaknya keadilan dan wibawa negara. Setiap pihak yang hadir di ruang sidang—baik hakim, jaksa, advokat, maupun para pihak yang berperkara—terikat oleh norma hukum dan etika profesi yang harus dijaga secara ketat. Dalam sistem peradilan modern, perilaku para pihak di ruang sidang […]
Read more

Penangkapan oleh Aparat yang Tidak Sesuai SOP dan Prosedur: Apa Upaya Hukum Korban Menurut KUHP Baru?

Sahabat Denslawfirm, penangkapan seseorang oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan hukum yang secara langsung membatasi kebebasan seseorang. Oleh karena itu, tindakan penangkapan harus dilakukan secara ketat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap tindakan penegakan hukum wajib berpedoman pada prinsip due process of law serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apabila […]
Read more

Daftar Desa Program PTSL 2026 Kabupaten Bogor – Pendaftaran Sertifikat Tanah, Syarat, Biaya, dan Prosedur Lengkap

Sahabat Denslawfirm, Program sertifikasi tanah nasional kembali dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN. Program ini dikenal dengan nama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada tahun 2026, sejumlah desa di wilayah Kabupaten Bogor khususnya wilayah kerja Bogor 1 telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program ini. Bagi masyarakat yang memiliki […]
Read more

Pembangunan Koperasi Merah Putih: Analisis Hukum atas Variasi Anggaran Proyek dan Dugaan Potensi Kerugian Negara

Sahabat Denslawfirm, dalam beberapa waktu terakhir masyarakat mulai menyoroti pembangunan fasilitas koperasi yang dikenal sebagai koperasi merah putih di beberapa daerah. Perhatian publik muncul karena adanya variasi nilai proyek yang cukup signifikan. Di beberapa titik terdapat kontraktor yang menerima nilai proyek sekitar 750 juta rupiah, di lokasi lain mencapai 1,3 miliar rupiah, sementara informasi teknis […]
Read more

Analisis Hukum atas Program MBG, Bansos, Pembangunan Koperasi, dan Pengelolaan APBN–APBD

Sahabat Denslawfirm, dalam beberapa tahun terakhir publik semakin aktif mengawasi penggunaan anggaran negara. Program bantuan pemerintah seperti bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan koperasi yang bersumber dari APBN maupun APBD sering menjadi sorotan masyarakat apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian di lapangan. Dalam praktik hukum administrasi dan hukum pidana, setiap pengelolaan dana negara harus memenuhi […]
Read more

Surat Tanah Ganda, Dugaan Penyerobotan, dan Mafia Tanah: Analisis Hukum Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Pertanahan dan KUHP Baru

Sahabat Denslawfirm, Kasus tanah dengan dua sertifikat, dugaan penyerobotan lahan, hingga praktik yang sering disebut sebagai mafia tanah semakin sering muncul dalam sengketa agraria di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menimbulkan konflik sosial, tetapi juga memunculkan implikasi hukum perdata dan pidana yang kompleks. Dalam praktik hukum pertanahan, munculnya dua dokumen kepemilikan atas objek tanah yang […]
Read more

Subscribe email Anda untuk berlangganan & info terbaru

Press ESC key to close search
error: Content is protected !!