Edukasi Hukum

Tanah Dibeli Tapi Sertifikat Belum Balik Nama? Ini Risiko Hukumnya dan Cara Mengurusnya

Sahabat Denslawfirm, Membeli tanah merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak dilakukan masyarakat di Indonesia. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit orang yang setelah membeli tanah tidak segera melakukan proses balik nama sertifikat. Tanah Dibeli Tapi Sertifikat Belum Balik Nama? Ini Risiko Hukum yang Sering Tidak Disadari Pembeli Banyak transaksi jual beli tanah di Indonesia dilakukan […]
Read more

Tanah Warisan Belum Dibagi? Ini Cara Mengurusnya Secara Hukum di Indonesia

Tanah warisan merupakan salah satu aset keluarga yang paling sering menimbulkan konflik hukum di Indonesia. Banyak sengketa tanah bermula dari tanah peninggalan orang tua yang tidak segera dibagi atau tidak memiliki dokumen waris yang jelas. Dalam praktik hukum pertanahan dan perdata, masalah ini sering muncul ketika orang tua meninggal dunia tanpa membuat pembagian warisan, ahli […]
Read more

Cara Mengecek Keaslian Sertifikat Tanah Agar Tidak Tertipu

Penipuan jual beli tanah sering terjadi karena pembeli tidak memeriksa keaslian sertifikat. Padahal pengecekan sertifikat merupakan langkah penting sebelum melakukan transaksi tanah. Cara Mengecek Sertifikat Tanah 1 Cek di Kantor Pertanahan Pembeli dapat datang langsung ke kantor pertanahan untuk melakukan pengecekan status sertifikat. 2 Periksa Data Sertifikat Beberapa hal yang perlu diperiksa: Nama pemilik Luas […]
Read more

Program PTSL: Cara Mendapatkan Sertifikat Tanah Gratis dari Pemerintah

Program sertifikasi tanah massal yang dikenal sebagai PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Melalui program ini masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang jauh lebih ringan. Tujuan Program PTSL Program ini bertujuan untuk: Mempercepat pendaftaran tanah nasional Mengurangi sengketa tanah Memberikan kepastian hukum Syarat […]
Read more

Tanah Belum Bersertifikat? Ini Risiko Hukum dan Cara Mengurus Sertifikat Tanah di Indonesia

Masih banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki tanah belum bersertifikat resmi. Tanah tersebut biasanya hanya memiliki bukti kepemilikan berupa girik, letter C, petok D, atau surat keterangan desa. Walaupun tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh pemiliknya, secara hukum posisi kepemilikannya belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sering menjadi sumber sengketa tanah, penyerobotan lahan, […]
Read more

Panduan Pengurusan Shm Mandiri Di BPN

Ribet di Awal, atau Nangis di Akhir? Dalam praktik hukum pertanahan, sebagian besar masalah serius justru lahir bukan karena sengketa besar, melainkan karena penundaan pengurusan legalitas sejak awal. Banyak pemilik tanah menunda mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan alasan biaya mahal atau proses yang dianggap rumit. Padahal, ketakutan tersebut sering kali hanya asumsi. Konsekuensi dari […]
Read more

Analisis Lengkap KUHP Baru dan KUHP Lama: Perbandingan, Esensi, dan Dampaknya bagi Sistem Hukum Indonesia

Sahabat Denslawfirm.com, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu tonggak sejarah terbesar dalam modernisasi hukum Indonesia. Selama lebih dari satu abad, Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht, 1915). Pada tahun 2023, negara akhirnya memiliki produk hukum pidana nasional sendiri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, […]
Read more

Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece

Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece yang dilakukan sejumlah komunitas sebagai bagian dari ekspresi kreativitas, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025. Kalau sebagai bentuk ekspresi ya it’s okay enggak ada masalah. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah […]
Read more

Blockchain, Web3, NFT, dan Smart Contract. (PP) No. 28 Tahun 2025, KABAR PENTING UNTUK MASA DEPAN HUKUM & INDONESIA

✅ Penjelasan teknologi terbaru berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025,✅ Kaitan dengan KUHP dan sistem hukum Indonesia,✅ Manfaat nyata bagi rakyat Indonesia dan dunia hukum, 🛡️ SAHABAT DENSLAWFIRM Sahabat Denslawfirm,Pemerintah Indonesia baru saja menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025. Ini bukan sekadar regulasi, ini adalah titik balik sejarah.Untuk pertama kalinya, negara secara resmi […]
Read more

MENJAGA DEMOKRASI DI LINGKUNGAN: EDUKASI HUKUM TENTANG PEMILIHAN KETUA RW

Edukasi hukum ini dibuat semata mata untuk pengetahuan, tidak dimaksud untuk pihak pihak tertentu, edukasi ini dibuat jika hal hal ini terjadi diwilayah anda.Sebagai praktisi hukum, kami sampaikan bahwa secara prinsip, pemilihan Ketua RW adalah bagian dari pelaksanaan asas demokrasi di tingkat paling dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu pemerintahan desa/kelurahan. Meskipun pemilihan RW tidak […]
Read more

Subscribe email Anda untuk berlangganan & info terbaru

Press ESC key to close search
error: Content is protected !!