Program sertifikasi tanah massal yang dikenal sebagai PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Melalui program ini masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang jauh lebih ringan. Tujuan Program PTSL Program ini bertujuan untuk: Mempercepat pendaftaran tanah nasional Mengurangi sengketa tanah Memberikan kepastian hukum Syarat […]
Masih banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki tanah belum bersertifikat resmi. Tanah tersebut biasanya hanya memiliki bukti kepemilikan berupa girik, letter C, petok D, atau surat keterangan desa. Walaupun tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh pemiliknya, secara hukum posisi kepemilikannya belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sering menjadi sumber sengketa tanah, penyerobotan lahan, […]
Ribet di Awal, atau Nangis di Akhir? Dalam praktik hukum pertanahan, sebagian besar masalah serius justru lahir bukan karena sengketa besar, melainkan karena penundaan pengurusan legalitas sejak awal. Banyak pemilik tanah menunda mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan alasan biaya mahal atau proses yang dianggap rumit. Padahal, ketakutan tersebut sering kali hanya asumsi. Konsekuensi dari […]
Sahabat Denslawfirm.com, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu tonggak sejarah terbesar dalam modernisasi hukum Indonesia. Selama lebih dari satu abad, Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht, 1915). Pada tahun 2023, negara akhirnya memiliki produk hukum pidana nasional sendiri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, […]
Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece yang dilakukan sejumlah komunitas sebagai bagian dari ekspresi kreativitas, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025. Kalau sebagai bentuk ekspresi ya it’s okay enggak ada masalah. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah […]
✅ Penjelasan teknologi terbaru berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025,✅ Kaitan dengan KUHP dan sistem hukum Indonesia,✅ Manfaat nyata bagi rakyat Indonesia dan dunia hukum, 🛡️ SAHABAT DENSLAWFIRM Sahabat Denslawfirm,Pemerintah Indonesia baru saja menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025. Ini bukan sekadar regulasi, ini adalah titik balik sejarah.Untuk pertama kalinya, negara secara resmi […]
Edukasi hukum ini dibuat semata mata untuk pengetahuan, tidak dimaksud untuk pihak pihak tertentu, edukasi ini dibuat jika hal hal ini terjadi diwilayah anda.Sebagai praktisi hukum, kami sampaikan bahwa secara prinsip, pemilihan Ketua RW adalah bagian dari pelaksanaan asas demokrasi di tingkat paling dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu pemerintahan desa/kelurahan. Meskipun pemilihan RW tidak […]
Sahabat Denslawfirm.com, menghadapi gugatan pidana adalah situasi yang menegangkan, terutama jika Anda tidak memahami hak-hak dan langkah hukum yang harus diambil. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui cara menghadapi gugatan pidana dengan bijak agar dapat mempertahankan hak hukum Anda. […]
Mengapa KPR Nunggak 3 Bulan Bisa Disita oleh Bank?
Materai Tidak Menentukan Keabsahan Perjanjian: Ini Syarat Sah Perjanjian Menurut Hukum











